peraturan perlindungan data pribadi. 2018. peraturan perlindungan data pribadi

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan. Platform juga diminta untuk. Namun, memang belum ada satu payung hukum yang komprehensif terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Pembahasan RUU PDP yang paling lama dibahas dalam masa persidangan DPR tahun 2020-2021. Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses Perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,. com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis draf atau Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP), sebagai aturan turunan dari Undang-Undang No. Sebagai langkah melindungi data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pasca-pengesahan Undang-Undang No. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Unduh file PDF secara gratis dan pelajari lebih lanjut tentang hak dan kewajiban Anda sebagai pemilik. Salah satu aspek penting dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) adalah perlindungan terhadap data dan informasi kesehatan. Menurut Yuliana, dalam kerangka perlindungan terhadap data pribadi, penguatan terhadap hak dari subjek data merupakan hal penting. 20. Ini karena implementasi tumpul. 2019. Data Pribadi. memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi. Pengesahan itu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 20 September 2022. Ada 2 pasal yang mengatur DPO yakni Pasal 53-54 UU PDP. Dalam melindungi dan menjamin hak data pribadi, ada 8 asas pelindungan data pribadi yang menjadi landasan UU PDP. Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak. Peraturan Perlindungan Data Umum (General Data Protection Regulation/GDPR) Uni Eropa menetapkan standar penting secara global untuk hak privasi, keamanan informasi, dan kepatuhan. “Apa Itu UU PDP Perlindungan Data Pribadi dan Pasal yang Disorot”,. Disahkannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi oleh DPR menjadi angin segar di tengah rasa was-was publik terhadap maraknya kasus kebocoran data akhir-akhir ini. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi; Baca Juga: Cegah Kebocoran, Bank-Bank Perkuat Sistem. JAKARTA – Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Amin. UU Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR Selasa, 20 September 2022. 08. Ada masa transisi dua tahun yang diharapkan dioptimalkan untuk menyiapkan peraturan pelaksana dan kepatuhan instansi pengelola data. Status. GPDR menggantikan Pedoman Perlindungan Data UE 95/46/EC atau Data Protection Directive 95/46/EC dan membahas penggunaan informasi identitas pribadi (Personally. Pasal 7 (1) PUJK wajib mencegah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau. RUU ini diharapkan dapat segera disahkan pada tahun 2020 untuk mengisi kebutuhan regulasi perlindungan data di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi. Upaya awal untuk melindungi data pribadi dan privasi konsumen dimulai di Uni Eropa pada tahun 1970-an. pengolahan dan penganalisisan; c. Di Indonesia perlindungan data pribadi seseorang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. sebuah aturan tentang perlindungan data pribadi perlahan disadari oleh pemerintah, di mana mulia dilakukannya penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan Data Pribadi; h. Adanya sanksi bila tidak bisa melindungi data pribadi. Dengan penandatanganan tersebut, UU PDP secara sah telah berlaku di Indonesia. pengolahan dan penganalisisan; c. Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini menggunakan beberapa teori yaitu teori Negara hukum, teori hierarki. Peraturan Menteri Kominfo No. UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) mengamanatkan pembentukan lembaga khusus dengan tugas melindungi data pribadi. 17 Oktober 2022. Badan/Pengarang: Indonesia. CO, Jakarta - Indonesia Fintech Society (IFSoc) menyoroti perkembangan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen. Disahkannya peraturan tentang pelindungan data pribadi ini tidak lain bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. RUU Perlindungan Data Pribadi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020. Djafar, Wahyudi dan M. Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan pada 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. KOMPAS. Peraturan perlindungan data Uni Eropa mempengaruhi semua orang yang bekerja dengan data pribadi. com, JAKARTA -- Perluasan pengaturan perlindungan data pribadi yang dilakukan pemerintah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik dinilai tidak cukup dalam menjawab kebutuhan nasional terhadap perlindungan data pribadi. Pada satu sisi, pasal-pasal yang ada di dalam regulasi menjadi angin segar bagi publik yang resah dengan pencurian hingga penjualan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak. 2. (1) Data Pribadi terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah oleh Undang-Undang No. (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau. 17 Oktober 2022. Berikut adalah keterangan komitmen kontraktual Microsoft kepada pelanggannya terkait data pribadi yang dikumpulkan dari perangkat lunak perusahaan. Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti. Wakil Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi Danny Kobrata saat dihubungi terpisah, mengatakan, dalam Peraturan Menteri Kominfo No 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan PP No 71/2019 telah menyebut mengenai sanksi administratif. Pada Pasal 46 UU PDP ditegaskan bahwa dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) –sebagaimana diubah dengan UU No. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. [1] Diktum Menimbang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang. pemusnahan Data Pribadi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam Rapat Paripurna kelima Masa Persidangan I tahun sidang 2022-2023, Selasa (20/9/2022). perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. Indonesia masih harus mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan UU 27/2022 ke dalam peraturan pemerintah. Batasan Akses Data Pribadi Pegawai oleh Perusahaan. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA. penyimpanan;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik . Sebagai langkah melindungi data pribadi dan menjamin hak dasar warga negara terkait data pribadi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. ” Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan pengaturan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi bank umum yang dituangkan dalam Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2022. Simak selengkapnya!. VeJ Volume 4 • Nomor 1 • 89. mengkomparasikan peraturan Uni Eropa dan Singapura sebagai rujukan peraturan perlindungan data pribadi yang lebih mutakhir . Indonesia merupakan salah satu negara yang hingga saat ini belum memiliki satu undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Terdapat 12 hak pemilik data pribadi. Sementara itu, yang dimaksud pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Muhammad Ilham Nugroho, Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Inovasi Pelayanan Kefarmasian. Terciptanya berbagai peraturan mengenai perlindungan data diperlukan bertujuan memastikan perdagangan yang adil dan ramah konsumen serta penyediaan layanan. Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4. "Peraturan itu di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data. Sudah saatnya pemerintah dan DPR mengesahkan regulasi yang mengatur dan melindungi data pribadi. Daftar Isi. Hukum. Peraturan pemerintah dan Perpres tentang Perlindungan Data Pribadi akan segera meluncur pada tahun ini. memiliki pasal-pasal terkait perlindungan data pribadi. . Selain itu, terbitnya UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga mendorong peninjauan kembali pengaturan perlindungan data dan mengikuti G20/OECD High Level Principles on Financial Consumer Protection. Baca juga: UU Perlindungan Data Pribadi: Jenis Data dan Sanksi Pidananya. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022. Isi UU Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 beserta link download PDF. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016) yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut, perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan,. Ini yang dimaksud dengan data pribadi berdasarkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Perlindungan terhadap data pribadi konsumen Fintech diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 yang berlangsung di ruang rapat Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/9/2022). Pejabat atau petugas dimaksud harus ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak konstitusional subjek. klasiikasi data pribadi yang ada di dalam dua peraturan: UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 39 Tahun 2008; PP No. penyimpanan; d. Selanjutnya, dibahas pula mengenai komparasi antara peraturan perlindungan data pribadi di Jepang dan Korea Selatan, agar selanjutnya dapat diteliti hal-hal apa saja yang seharusnya dimuat dalam. Melalui UU PDP ini, upaya perlindungan data pribadi di Indonesia telah memasuki tahapan yang lebih komprehensif. UU Pelindungan Data Pribadi Akhirnya Disahkan, Asa Baru Mencegah Kebocoran Data. Artinya saat ini selain penting untuk mengungkap peretasan data konsumen Tokopedia,. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu aspek penting yang perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (3) Menentukan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dari data pribadi yang harus dilindungi, ukuran data pribadi serta risiko dalam penyelenggaraannya. 2019 SATU DATA INDONESIA DATA GOVERNANCE PERATURAN PEMERINTAH NO 46 THN 2014 SIK HIS GOVERNANCE PERPRES NO 95 THN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK. Beredarnya data pribadi Presiden Joko Widodo, seperti sertifikat vaksinasi COVID-19 kembali menjadi sinyal tanda bahaya dari tidak terlindunginya data pribadi masyarakat di ruang digital. Maka kami menilai kita perlu satu perlindungan tentang data pribadi," tuturnya. Di tengah kekosongan pengaturan perlindungan data pribadi di level undang-undang, itikad baik dari instansi pemerintah dan lembaga negara dalam upaya perlindungan data pribadi sangat diharapkan oleh masyarakat. Jakarta, KomIT – Akhirnya Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016, meskipun masukan dari Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) yang baru lahir, belum tertampung dari beberapa kali panel diskusi publik. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran Data Pribadi. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan persyaratan utama GDPR, memberikan contoh cara kerjanya dalam praktik, dan membahas konsekuensi. Adapun peraturan tersebut terdiri dari 76 pasal, yang mana satu diantaranya berisi tentang jenis data pribadi sebagainana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah memerintahkan para pengawas industri untuk memastikan kepatuhan akan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. PENGESAHAN Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang terjadi beberapa hari lalu bak menjadi pisau bermata dua. Dalam aturan perlindungan data yang lebih luas seperti GDPR, data pribadi didefinisikan dengan cara berbasis prinsip non-preskriptif. SISTEM ELEKTRONIK – PERLINDUNGAN DATA PRIBADI: Status Peraturan: Berlaku Bahasa: Indonesia: Lokasi: Biro Hukum Kominfo: Bidang Hukum-Lampiran: Lihat Detail Lihat Abstrak Unduh Produk Hukum Produk Hukum Terkait; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. Sedangkan jika menurut Pasal 1 angka 6 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentangPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK. Pasal 53 UU PDP mengatur pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk pejabat atau. POJK 1 - 2013. Dalam hal ini, penyusunan studi ini menggunakan Peraturan Perlindungan Data Umum EU sebagai referensi penting untuk membandingkan berbagai instrument yang ada. Indonesia telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) setelah disahkan oleh parlemen pada pertengahan September lalu. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. pemusnahan Data Pribadi. GDPR mulai berlaku 25 Mei 2018. Mengenai data yang harus dilindungi telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Peraturan lain mengenai perlindungan data pribadi, serta pihak-pihak berwenang yang bertugas menegakkan hukum tersebut. 3. Asas ataupun prinsip perlindungan data pribadi terdapat pada peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20 Tahun. 11/2022, Ini Sanksi untuk Bank! Bank yang melanggar ketentuan pengelolaan data hingga perlindungan data pribadi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. A A A. RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dibahas sejak 2012. Peraturan perlindungan data pribadi yang telah ada sebelumnya, termasuk UU No. RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bab. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). "Prinsip ini harus diapliksi dalam bisnis. 9 Sayangnya, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang- undang tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang- undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur. Perlindungan Data Pribadi. Namun, prospek perlindungan data di Indonesia diharapkan membaik dengan adanya RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga urgensi penerapannya besar untuk Indonesia. Peraturan Menteri Kominfo No. perolehan dan pengumpulan; b. Dasar hukum perlindungan data pribadi saat ini adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. melakukan penghapusan Data Pribadi tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai retensi Data Pribadi yang berlaku pada sektor usaha masing-masing anggota AFTECH. Ada juga UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan: siapapun yang menyebarkan data pribadi tanpa hak, akan dihukum penjara 2 tahun atau denda Rp25 juta. Salah satu ketentuan. Rancangan Undang-Undang Perlindungan. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2020. Informasi yang mungkin tidak dianggap sebagai PII menurut HIPAA namun dapat menjadi data pribadi untuk dalam peraturan GDPR. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pelindungan data pribadi. Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik T. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Pada Desember ini kembali dibahas di DPR. Diterbitkan pada : Kamis, 21 April 2022. Pernyataan Alfons menanggapi disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP menjadi Undang-undang. “Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi harus ditunjuk berdasarkan kualitas profesional, pengetahuan mengenai hukum dan praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. 23 Tahun 2006, Pasal 1 Angka 1 PermenkominfoHukumonline. Hal ini salah satunya dilihat dari rencana pemerintah dalam menggunakan dan mengelola data masyarakat, termasuk data pribadi, melalui pemanfaatan berbagai teknologi baru seperti big data. 1/POJK. Kegagalan perlindungan data pribadi. Perusahaan wajib menyimpan data pribadi Konsumen sesuai standar data perlindungan pribadi (Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan Data 2016, No. “Diatur dalam POJK ini bahwa prinsip pelindungan data pribadi oleh Bank dilakukan salah satunya dengan menetapkan pengklasifikasian data yang merupakan data pribadi. Perlindungan. Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Pelindungan Data Pribadi. AD Premier 9th floor, Jl. Liputan6. langkah praktis dan bertanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi dari pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, kegagalan, atau ketidaksengajaan. Disclaimer Update: 29 Agustus 2022. penyimpanan; d. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya. Dari jumlah tersebut, satu di antaranya berisi tentang jenis data pribadi sebagainana dimaksud dalam undang-undang tersebut. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 /POJK. [1] Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. Dalam undang-undang yang terdiri atas 26 bab dan 76 pasal ini, diatur berbagai macam hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan data pribadi, meliputi. Rika Apriani melakukan transaksaksi elektronik melalui ponselnya. Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016) Dalam rangka mencegah penyebaran wabah covid-19 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, (Telkom) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkanPemrosesan diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 1. 1829 -4- Pribadi yang baik, yang meliputi: a. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan g. Aturan perlindungan data pribadi di Indonesia dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Seperti diketahui, perlindungan hukum terhadap data pribadi baru diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (permenkominfo) yang tidak memuat sanksi pidana. 24 September 2022 05:55 WIB · 7 menit baca. DPR melalui rapat paripurna menyetujui untuk mengesahkan peraturan tersebut. Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2022-2027 Mahendra Siregar (tengah), Wakil. Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online atau kredit kian marak dalam beberapa tahun belakangan ini. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2022. Pemberitahuan itu disampaikan kepada subyek data pribadi dan Lembaga. Mengenai data pribadi apa saja yang dilindungi di Indonesia, Peraturan Pelaksana Undang-Undang ITE, yaitu Peraturan Pemerintah No. Definisi 2. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. com - Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Disisi lain, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang telah disahkan DPR pada September 2022 lalu, data pribadi dijelaskan sebagai berikut:. Akan tetapi, regulasi tersebut masih belum optimal dalam melindungi kerahasiaan Data Pribadi pengguna marketplace.